-->
Home
Notification
Label Mobile
Home
Terpopuler
Indeks
Agama
Bansos
Berita Politik
Berita Utama
Bisnis
Daerah
Headline
Hukum
Hukum Dan Kriminal
Hukum dan Kriminal
Hukum dan Kriminal Jual Tramadol Tanah Abang
Humas Polri
Humas TNI
INFO TNI POLRI
Imfo Daerah
Info Daerah
Info Depok
Info Humas Polri
Info Jabar
Info Jabodetabek
Info Jateng
Info Jatim
Info Kecelakaan
Info Kriminal
Info Nasional
Info Palestina
Info Papua
Info Polri
Internasional
Jabodetabek
KPK Jokowi Korupsi
Kesehatan
Kodim 0508 Depok Tenis Sukmajaya
Kriminal
Nasional
Olahraga
Olahraga Tenis Depok
Opin publik
Opini
Opini Publik
Opini publik
Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah
Pendidikan Daerah
Peristiwa
Peristiwa Kebakaran RS Rameela
Peristiwa RS PMC Subang Kebakaran
Politik
Polres Jepara
Polresta Jayapura
Rumah Zakat Cianjur
Rumah Zakat Depok
Serba Serbi
Sorotan
Sosok
TNI POLRI
Tambang Ilegal Polri Terlibat
Wisata
Zebra Hari Ini Polresta Jayapura
info Depok
info Jateng
info Lampung
nasiona
nasional
nasuonal
opini Publik
opini publik
publik
sorotan
sorotan publik
sorotan tajam
vieal
viral
×
Home
Terbaru
Terpopuler
Kategori Berita
Cari Berita
nasional
Nasional
sorotan
Daerah
Sorotan
viral
Info Daerah
Internasional
Pemerintah daerah
Info Jateng
TNI POLRI
Info Nasional
Kriminal
Headline
Hukum Dan Kriminal
Info Jabodetabek
Info Jabar
Info Papua
Pendidikan Daerah
Peristiwa
INFO TNI POLRI
Polres Jepara
Agama
Info Palestina
info Depok
Jabodetabek
Opini Publik
Kesehatan
Olahraga
Bisnis
Bansos
Humas Polri
Politik
publik
sorotan publik
Berita Utama
Info Humas Polri
Opini
Opini publik
nasuonal
Rumah Zakat Depok
Serba Serbi
sorotan tajam
Info Depok
opini Publik
Berita Politik
Hukum
Hukum dan Kriminal
Info Kriminal
Pemerintah Daerah
Polresta Jayapura
vieal
Hukum dan Kriminal Jual Tramadol Tanah Abang
Humas TNI
Imfo Daerah
Info Jatim
Info Kecelakaan
Info Polri
KPK Jokowi Korupsi
Kodim 0508 Depok Tenis Sukmajaya
Olahraga Tenis Depok
Opin publik
Peristiwa Kebakaran RS Rameela
Peristiwa RS PMC Subang Kebakaran
Rumah Zakat Cianjur
Sosok
Tambang Ilegal Polri Terlibat
Wisata
Zebra Hari Ini Polresta Jayapura
info Jateng
info Lampung
nasiona
opini publik
Layanan
Redaksi
Pasang Iklan
Pedoman Media Siber
Beli detikweb
Beli Template
Copyright ©
Iklan
Label
Indeks
Agama
Bansos
Berita Politik
Berita Utama
Bisnis
Daerah
Headline
Hukum
Hukum Dan Kriminal
Hukum dan Kriminal
Hukum dan Kriminal Jual Tramadol Tanah Abang
Humas Polri
Humas TNI
INFO TNI POLRI
Imfo Daerah
Info Daerah
Info Depok
Info Humas Polri
Info Jabar
Info Jabodetabek
Info Jateng
Info Jatim
Info Kecelakaan
Info Kriminal
Info Nasional
Info Palestina
Info Papua
Info Polri
Internasional
Jabodetabek
KPK Jokowi Korupsi
Kesehatan
Kodim 0508 Depok Tenis Sukmajaya
Kriminal
Nasional
Olahraga
Olahraga Tenis Depok
Opin publik
Opini
Opini Publik
Opini publik
Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah
Pendidikan Daerah
Peristiwa
Peristiwa Kebakaran RS Rameela
Peristiwa RS PMC Subang Kebakaran
Politik
Polres Jepara
Polresta Jayapura
Rumah Zakat Cianjur
Rumah Zakat Depok
Serba Serbi
Sorotan
Sosok
TNI POLRI
Tambang Ilegal Polri Terlibat
Wisata
Zebra Hari Ini Polresta Jayapura
info Depok
info Jateng
info Lampung
nasiona
nasional
nasuonal
opini Publik
opini publik
publik
sorotan
sorotan publik
sorotan tajam
vieal
viral
Label
Video
Agama
Bansos
Berita Politik
Berita Utama
Bisnis
Daerah
Headline
Hukum
Hukum Dan Kriminal
Hukum dan Kriminal
Hukum dan Kriminal Jual Tramadol Tanah Abang
Humas Polri
Humas TNI
INFO TNI POLRI
Imfo Daerah
Info Daerah
Info Depok
Info Humas Polri
Info Jabar
Info Jabodetabek
Info Jateng
Info Jatim
Info Kecelakaan
Info Kriminal
Info Nasional
Info Palestina
Info Papua
Info Polri
Internasional
Jabodetabek
KPK Jokowi Korupsi
Kesehatan
Kodim 0508 Depok Tenis Sukmajaya
Kriminal
Nasional
Olahraga
Olahraga Tenis Depok
Opin publik
Opini
Opini Publik
Opini publik
Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah
Pendidikan Daerah
Peristiwa
Peristiwa Kebakaran RS Rameela
Peristiwa RS PMC Subang Kebakaran
Politik
Polres Jepara
Polresta Jayapura
Rumah Zakat Cianjur
Rumah Zakat Depok
Serba Serbi
Sorotan
Sosok
TNI POLRI
Tambang Ilegal Polri Terlibat
Wisata
Zebra Hari Ini Polresta Jayapura
info Depok
info Jateng
info Lampung
nasiona
nasional
nasuonal
opini Publik
opini publik
publik
sorotan
sorotan publik
sorotan tajam
vieal
viral
Berita Terpopuler
Kuasa hukum Irawati meminta di berhentikan pemberitaan dugaan perselingkuhan Kabag Hukum Bogor kota ALMA WIRANTA DAN IRAWATI
BOGOR, kota- Neodetik.com || Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan perselingkuhan yang melibatkan Kabag Hukum dan HAM Pemkot...
Pemkab Bogor Di Duga Meremehkan profesi WARTAWAN' Beri HONORARIUM 25 Ribu BOGOR,— Neodetik.com — Ketidakpuasan kalangan insan pers di Kabupaten Bogor memuncak. Pemberian honorarium kepada sejumlah wartawan yang meliput Upacara Hari Pramuka ke-65 di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, justru menuai sorotan tajam. Besaran nominal yang diberikan dinilai tidak sekadar kurang layak, melainkan meremehkan profesi jurnalistik dan memunculkan pertanyaan serius atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap kebebasan pers.26/8/26. BUKAN SOAL UANG, TAPI SOAL PENGHORMATAN TERHADAP PROFESI Sorotan itu mencuat setelah beredar informasi mengenai nominal honorarium yang diterima wartawan usai melakukan peliputan kegiatan pemerintah daerah. Sejumlah wartawan menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata soal materi, melainkan menyangkut penghormatan terhadap profesi pers yang dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Yang menjadi persoalan bukan hanya soal nominal. Ini menyangkut bagaimana sebuah institusi menghargai profesi wartawan yang bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya." — ungkap salah satu insan pers yang meminta identitasnya dirahasiakan. Wartawan menjalankan tugas dengan tanggung jawab besar: menjaga akurasi, keberimbangan, dan mengutamakan kepentingan publik. Kerja jurnalistik bukan sekadar hadir di acara — melainkan proses verifikasi, penulisan, hingga penyampaian informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Jika apresiasi yang diberikan tidak proporsional, maka itu bukan penghargaan — itu permelehan profesi. KEMITRAAN YANG HARUS SALING MENGHORMATI Pegiat media menegaskan, pemerintah daerah semestinya membangun kemitraan yang sehat dan saling menghormati dengan insan pers. Media memiliki fungsi strategis: sarana informasi, edukasi, kontrol sosial, hingga pengawasan jalannya pemerintahan. Tanpa peran media, program pemerintah tidak akan tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Penghormatan terhadap kebebasan pers tidak cukup hanya diwujudkan melalui pidato seremonial. Itu harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan nyata. DUGAAN OKNUM IKUT CAMPUR — HARUS DIUSUT TERBUKA Kini polemik kian melebar. Muncul dugaan adanya keterlibatan oknum tertentu dalam proses pembagian honorarium kepada wartawan. Dugaan ini kini menjadi perhatian serius kalangan insan pers dan memicu desakan agar persoalan tersebut diusut secara terbuka dan transparan. Siapa yang menentukan nominal? Berapa total anggaran yang disiapkan? Dan atas dasar apa mekanisme pembagiannya? Semua itu harus dijawab secara terbuka. DESAKAN KLARIFIKASI RESMI KEPADA PEMKAB BOGOR Sejumlah wartawan yang meliput kegiatan tersebut secara resmi meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan klarifikasi terbuka terkait: 1. Mekanisme pemberian honorarium kepada wartawan peliput kegiatan pemerintah daerah;2. Dasar kebijakan dan perhitungan nominal yang diberikan;3. Proses penyaluran — siapa yang menyalurkan, dan apakah ada pihak di luar panitia yang terlibat;4. Total anggaran yang disiapkan untuk keperluan tersebut. Klarifikasi ini dinilai sangat penting guna menghindari spekulasi yang dapat merusak hubungan saling percaya antara pemerintah daerah dan insan pers. Insan pers Kabupaten Bogor berharap persoalan ini diselesaikan secara profesional dan transparan — bukan dengan alasan klise, melainkan dengan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Profesi wartawan bukan pelengkap upacara. Kebebasan pers bukan hadiah yang bisa diatur nominal apresiasinya. Jika pemerintah ingin dihormati, mulailah dengan menghormati profesi yang menjaga keterbukaan informasi publik. HINGGA SAAT INI BELUM ADA KETERANGAN RESMI Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia upacara Hari Pramuka ke-65 belum memberikan keterangan resmi menanggapi sorotan ini. Masyarakat dan kalangan pers menanti respons tegas dan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Bogor.Red- tim
BOGOR,— Neodetik.com || Ketidakpuasan kalangan insan pers di Kabupaten Bogor memuncak. Pemberian honorarium kepada sejumlah wart...
Kasie Intel Kejati Jabar,SIGIT PRABAWA Di cecar Terkait Sekandal ALMA DAN IRAWATI.
BOGOR,Kota— Neoderik.com || Nama Sigit Prabawa mendadak menjadi sorotan. Jaksa yang kini menjabat Kasie Intelijen 1 Kejaksaan Ti...
Biadab Kabag Hukum Pemkot Bogor,(ALMA WIRANTA) Di Duga Setubuhi istri Orang Di Mekah
BOGOR —Neodetik.com || Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta, SH., M.Si.(Han), CLA, diduga melakukan perbuatan tercela...
Saluran Air di Samping Polresta Bogor Kota Dikeluhkan Bau dan Kerap Banjir, Humas Bungkam? Ketua DPD IM
KOTA BOGOR — Neodetik.com Keluhan warga terkait kondisi saluran air di samping Polresta Bogor Kota menuai sorotan. Saluran yang ...
Indeks Berita
nasional
Nasional
sorotan
Daerah
Sorotan
viral
Info Daerah
Internasional
Pemerintah daerah
Info Jateng
TNI POLRI
Info Nasional
Kriminal
Headline
Hukum Dan Kriminal
Info Jabodetabek
Info Jabar
Info Papua
Pendidikan Daerah
Peristiwa
INFO TNI POLRI
Polres Jepara
Agama
Info Palestina
info Depok
Jabodetabek
Opini Publik
Kesehatan
Olahraga
Bisnis
Bansos
Humas Polri
Politik
publik
sorotan publik
Berita Utama
Info Humas Polri
Opini
Opini publik
nasuonal
Rumah Zakat Depok
Serba Serbi
sorotan tajam
Info Depok
opini Publik
Berita Politik
Hukum
Hukum dan Kriminal
Info Kriminal
Pemerintah Daerah
Polresta Jayapura
vieal
Hukum dan Kriminal Jual Tramadol Tanah Abang
Humas TNI
Imfo Daerah
Info Jatim
Info Kecelakaan
Info Polri
KPK Jokowi Korupsi
Kodim 0508 Depok Tenis Sukmajaya
Olahraga Tenis Depok
Opin publik
Peristiwa Kebakaran RS Rameela
Peristiwa RS PMC Subang Kebakaran
Rumah Zakat Cianjur
Sosok
Tambang Ilegal Polri Terlibat
Wisata
Zebra Hari Ini Polresta Jayapura
info Jateng
info Lampung
nasiona
opini publik
Slider
Latest
News
Tag Terpopuler
viral
Berita Utama
Berita Politik
Hukum dan Kriminal
News Feed
Indeks Berita
viral
HASIL AUDENSI RIBUAN MASSA DENGAN PT INTISARI TIRTA MAKMUR: PRODUKSI DIHENTIKAN SEMENTARA 7 HARI
viral |
Agustus 27, 2026
Agustus 27, 2026 Agustus 27, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-27T14:58:56Z
viral
HASIL AUDENSI RIBUAN MASSA DENGAN PT INTISARI TIRTA MAKMUR: PRODUKSI DIHENTIKAN SEMENTARA 7 HARI
viral |
Agustus 27, 2026
Agustus 27, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-27T14:56:41Z
VIRAL
Kasie Intel Kejati Jabar,SIGIT PRABAWA Di cecar Terkait Sekandal ALMA DAN IRAWATI.
VIRAL |
Agustus 27, 2026
Agustus 27, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-27T11:04:49Z
SOROTAN
Pemkab Bogor Di Duga Meremehkan profesi WARTAWAN' Beri HONORARIUM 25 Ribu BOGOR,— Neodetik.com — Ketidakpuasan kalangan insan pers di Kabupaten Bogor memuncak. Pemberian honorarium kepada sejumlah wartawan yang meliput Upacara Hari Pramuka ke-65 di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, justru menuai sorotan tajam. Besaran nominal yang diberikan dinilai tidak sekadar kurang layak, melainkan meremehkan profesi jurnalistik dan memunculkan pertanyaan serius atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap kebebasan pers.26/8/26. BUKAN SOAL UANG, TAPI SOAL PENGHORMATAN TERHADAP PROFESI Sorotan itu mencuat setelah beredar informasi mengenai nominal honorarium yang diterima wartawan usai melakukan peliputan kegiatan pemerintah daerah. Sejumlah wartawan menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata soal materi, melainkan menyangkut penghormatan terhadap profesi pers yang dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Yang menjadi persoalan bukan hanya soal nominal. Ini menyangkut bagaimana sebuah institusi menghargai profesi wartawan yang bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya." — ungkap salah satu insan pers yang meminta identitasnya dirahasiakan. Wartawan menjalankan tugas dengan tanggung jawab besar: menjaga akurasi, keberimbangan, dan mengutamakan kepentingan publik. Kerja jurnalistik bukan sekadar hadir di acara — melainkan proses verifikasi, penulisan, hingga penyampaian informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Jika apresiasi yang diberikan tidak proporsional, maka itu bukan penghargaan — itu permelehan profesi. KEMITRAAN YANG HARUS SALING MENGHORMATI Pegiat media menegaskan, pemerintah daerah semestinya membangun kemitraan yang sehat dan saling menghormati dengan insan pers. Media memiliki fungsi strategis: sarana informasi, edukasi, kontrol sosial, hingga pengawasan jalannya pemerintahan. Tanpa peran media, program pemerintah tidak akan tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Penghormatan terhadap kebebasan pers tidak cukup hanya diwujudkan melalui pidato seremonial. Itu harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan nyata. DUGAAN OKNUM IKUT CAMPUR — HARUS DIUSUT TERBUKA Kini polemik kian melebar. Muncul dugaan adanya keterlibatan oknum tertentu dalam proses pembagian honorarium kepada wartawan. Dugaan ini kini menjadi perhatian serius kalangan insan pers dan memicu desakan agar persoalan tersebut diusut secara terbuka dan transparan. Siapa yang menentukan nominal? Berapa total anggaran yang disiapkan? Dan atas dasar apa mekanisme pembagiannya? Semua itu harus dijawab secara terbuka. DESAKAN KLARIFIKASI RESMI KEPADA PEMKAB BOGOR Sejumlah wartawan yang meliput kegiatan tersebut secara resmi meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan klarifikasi terbuka terkait: 1. Mekanisme pemberian honorarium kepada wartawan peliput kegiatan pemerintah daerah;2. Dasar kebijakan dan perhitungan nominal yang diberikan;3. Proses penyaluran — siapa yang menyalurkan, dan apakah ada pihak di luar panitia yang terlibat;4. Total anggaran yang disiapkan untuk keperluan tersebut. Klarifikasi ini dinilai sangat penting guna menghindari spekulasi yang dapat merusak hubungan saling percaya antara pemerintah daerah dan insan pers. Insan pers Kabupaten Bogor berharap persoalan ini diselesaikan secara profesional dan transparan — bukan dengan alasan klise, melainkan dengan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Profesi wartawan bukan pelengkap upacara. Kebebasan pers bukan hadiah yang bisa diatur nominal apresiasinya. Jika pemerintah ingin dihormati, mulailah dengan menghormati profesi yang menjaga keterbukaan informasi publik. HINGGA SAAT INI BELUM ADA KETERANGAN RESMI Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia upacara Hari Pramuka ke-65 belum memberikan keterangan resmi menanggapi sorotan ini. Masyarakat dan kalangan pers menanti respons tegas dan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Bogor.Red- tim
SOROTAN |
Agustus 26, 2026
Agustus 26, 2026 Agustus 26, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-26T13:56:21Z
nasional
POLSEK CIBINONG INGATKAN WASPADA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, MASYARAKAT DIMINTA TIDAK MAIN API DI AREA RENTAN
nasional |
Agustus 26, 2026
Agustus 26, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-26T13:05:44Z
Berita Pilihan
Lihat Selengkapnya
nasional
Petugas Kesehatan Desa Seberu Bagikan Masker kepada Pengendara dan Masyarakat
nasional |
Agustus 26, 2026
Agustus 26, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-26T11:14:19Z
nasional
Dihadiri Forkopimcam dan Tokoh Masyarakat, Acara Perpisahan AKP Rusnawati di Cibarusah Berlangsung Khidmat
nasional |
Agustus 26, 2026
Agustus 26, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-26T09:32:18Z
SOROTAN
PROYEK SILUMAN CV BRATASENA RAYA TAK TERDAFTAR, TANPA TENDER, TANPA PENGAWASAN — K3 DIABAIKAN, NYAWA PEKERJA TARUHAN
SOROTAN |
Agustus 26, 2026
Agustus 26, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-26T02:18:18Z
nasional
Data SPMB Bertentangan dengan Keterangan Sekolah — Penerimaan Murid Mutasi di SMPN 4 Kota Bogor Dipertanyakan, Kadisdik Bungkam
nasional |
Agustus 25, 2026
Agustus 25, 2026 Agustus 25, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-25T15:03:18Z
nasional
SMA Plus Al-Asiyah Cibinong Ukir Prestasi Gemilang, Sabet Juara Umum Lomba HUT RI ke-81
nasional |
Agustus 25, 2026
Agustus 25, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-25T13:14:22Z
nasional
EVENT BOXING PERTAMA DI SEKOLAH BOGOR, PRA EVENT BOOST COMBAT SUKSES DIGELAR
nasional |
Agustus 23, 2026
Agustus 23, 2026 Agustus 23, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-23T16:03:01Z
nasional
Kuasa hukum Irawati meminta di berhentikan pemberitaan dugaan perselingkuhan Kabag Hukum Bogor kota ALMA WIRANTA DAN IRAWATI
nasional |
Agustus 23, 2026
Agustus 23, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-23T10:28:55Z
Berita Lainnya
Lihat Selengkapnya
sorotan
DANA HIBAH REVITALISASI Rp1,73 MILIAR DI SDN 02 SUKALUYU DIDUGA DISELEWENGKAN, LSM SOROT PERAN BPKP
sorotan |
Agustus 23, 2026
Agustus 23, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-23T09:39:44Z
nasional
Anniversary Ke-2 JA'PERS Bukan Sekadar Perayaan, Santunan Anak Yatim Jadi Momen Berbagi Bogor
nasional |
Agustus 23, 2026
Agustus 23, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-23T06:48:11Z
nasional
SMA NEGERI 1 TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR BORONG PRESTASI DI LOMBA KREASI BARIS-BERBARIS
nasional |
Agustus 23, 2026
Agustus 23, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-23T04:02:24Z
VIRAL
Pohon Di Lahan KAI Stasiun CibinongTumbang Rusak Pagar Warga,pihak KAI Tidak Mau bertanggung jawab Warga kecewa.
VIRAL |
Agustus 22, 2026
Agustus 22, 2026 Agustus 22, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-22T13:33:21Z
nasional
Buntut Intimidasi dan Perampasan Alat Dagang di Alun-Alun Edu Forest, Korban Resmi Laporkan Oknum Premanisme ke Polsek Setu
nasional |
Agustus 22, 2026
Agustus 22, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-22T08:52:12Z
Nasional
Undangan Terbuka Untuk Peminat Rumah Hadir Di Jds Resort sawangan Depok
Nasional |
Agustus 22, 2026
Agustus 22, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-22T07:45:55Z
nasional
Sulhajji Jompa Kembalikan Formulir Calon Ketua KADIN Kabupaten Bogor, Bawa Semangat Kolaborasi dan Kebersamaan
nasional |
Agustus 22, 2026
Agustus 22, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-22T04:19:42Z
nasional
Kedepankan Penyelesaian Bermartabat, Perkara Wanprestasi dengan Pendampingan Advokat Louis William Hezron SH di PN Bekasi Berakhir Damai
nasional |
Agustus 22, 2026
Agustus 22, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-22T03:56:39Z
VIRAL
Humas PLN Up3 Bogor kota (FAJAR) Rencana Suap Pendemo gagal, Aliansi 4 Pilar Rencana persoalan Di bawa Ke Jakarta.
VIRAL |
Agustus 22, 2026
Agustus 22, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-21T18:49:48Z
nasional
DISTRIBUSI DOC YANG TIDAK ADIL Adalah PENGHIANATAN ATAS PERMENTAN NO 10 Tahun 2024
nasional |
Agustus 21, 2026
Agustus 21, 2026 Agustus 21, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-21T05:45:31Z
nasional
Stevany Reynata, Siswi SMK Prisma Silat Hilir, Terpilih Jadi Paskibra HUT RI ke-81 di Desa Miau Merah ditahun 2026
nasional |
Agustus 20, 2026
Agustus 20, 2026 Agustus 20, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-20T12:18:06Z
viral
KLARIFIKASI JUBIR KPK BUDI PRASETIYO: KABAR OTT BOGOR TIDAK BENAR — NAMUN AKTIVITAS KPK PENANGKAPAN DI BOGOR ADA
viral |
Agustus 20, 2026
Agustus 20, 2026 WIB
Last Updated
2026-08-20T11:41:44Z
More News
Langganan:
Postingan (Atom)
Iklan
Tag Terpopuler
Iklan
Berita Terpopuler
Kuasa hukum Irawati meminta di berhentikan pemberitaan dugaan perselingkuhan Kabag Hukum Bogor kota ALMA WIRANTA DAN IRAWATI
Pemkab Bogor Di Duga Meremehkan profesi WARTAWAN' Beri HONORARIUM 25 Ribu BOGOR,— Neodetik.com — Ketidakpuasan kalangan insan pers di Kabupaten Bogor memuncak. Pemberian honorarium kepada sejumlah wartawan yang meliput Upacara Hari Pramuka ke-65 di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, justru menuai sorotan tajam. Besaran nominal yang diberikan dinilai tidak sekadar kurang layak, melainkan meremehkan profesi jurnalistik dan memunculkan pertanyaan serius atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap kebebasan pers.26/8/26. BUKAN SOAL UANG, TAPI SOAL PENGHORMATAN TERHADAP PROFESI Sorotan itu mencuat setelah beredar informasi mengenai nominal honorarium yang diterima wartawan usai melakukan peliputan kegiatan pemerintah daerah. Sejumlah wartawan menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata soal materi, melainkan menyangkut penghormatan terhadap profesi pers yang dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Yang menjadi persoalan bukan hanya soal nominal. Ini menyangkut bagaimana sebuah institusi menghargai profesi wartawan yang bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya." — ungkap salah satu insan pers yang meminta identitasnya dirahasiakan. Wartawan menjalankan tugas dengan tanggung jawab besar: menjaga akurasi, keberimbangan, dan mengutamakan kepentingan publik. Kerja jurnalistik bukan sekadar hadir di acara — melainkan proses verifikasi, penulisan, hingga penyampaian informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Jika apresiasi yang diberikan tidak proporsional, maka itu bukan penghargaan — itu permelehan profesi. KEMITRAAN YANG HARUS SALING MENGHORMATI Pegiat media menegaskan, pemerintah daerah semestinya membangun kemitraan yang sehat dan saling menghormati dengan insan pers. Media memiliki fungsi strategis: sarana informasi, edukasi, kontrol sosial, hingga pengawasan jalannya pemerintahan. Tanpa peran media, program pemerintah tidak akan tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Penghormatan terhadap kebebasan pers tidak cukup hanya diwujudkan melalui pidato seremonial. Itu harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan nyata. DUGAAN OKNUM IKUT CAMPUR — HARUS DIUSUT TERBUKA Kini polemik kian melebar. Muncul dugaan adanya keterlibatan oknum tertentu dalam proses pembagian honorarium kepada wartawan. Dugaan ini kini menjadi perhatian serius kalangan insan pers dan memicu desakan agar persoalan tersebut diusut secara terbuka dan transparan. Siapa yang menentukan nominal? Berapa total anggaran yang disiapkan? Dan atas dasar apa mekanisme pembagiannya? Semua itu harus dijawab secara terbuka. DESAKAN KLARIFIKASI RESMI KEPADA PEMKAB BOGOR Sejumlah wartawan yang meliput kegiatan tersebut secara resmi meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan klarifikasi terbuka terkait: 1. Mekanisme pemberian honorarium kepada wartawan peliput kegiatan pemerintah daerah;2. Dasar kebijakan dan perhitungan nominal yang diberikan;3. Proses penyaluran — siapa yang menyalurkan, dan apakah ada pihak di luar panitia yang terlibat;4. Total anggaran yang disiapkan untuk keperluan tersebut. Klarifikasi ini dinilai sangat penting guna menghindari spekulasi yang dapat merusak hubungan saling percaya antara pemerintah daerah dan insan pers. Insan pers Kabupaten Bogor berharap persoalan ini diselesaikan secara profesional dan transparan — bukan dengan alasan klise, melainkan dengan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Profesi wartawan bukan pelengkap upacara. Kebebasan pers bukan hadiah yang bisa diatur nominal apresiasinya. Jika pemerintah ingin dihormati, mulailah dengan menghormati profesi yang menjaga keterbukaan informasi publik. HINGGA SAAT INI BELUM ADA KETERANGAN RESMI Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia upacara Hari Pramuka ke-65 belum memberikan keterangan resmi menanggapi sorotan ini. Masyarakat dan kalangan pers menanti respons tegas dan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Bogor.Red- tim
Kasie Intel Kejati Jabar,SIGIT PRABAWA Di cecar Terkait Sekandal ALMA DAN IRAWATI.
Biadab Kabag Hukum Pemkot Bogor,(ALMA WIRANTA) Di Duga Setubuhi istri Orang Di Mekah
Saluran Air di Samping Polresta Bogor Kota Dikeluhkan Bau dan Kerap Banjir, Humas Bungkam? Ketua DPD IM
EVENT BOXING PERTAMA DI SEKOLAH BOGOR, PRA EVENT BOOST COMBAT SUKSES DIGELAR
Pohon Di Lahan KAI Stasiun CibinongTumbang Rusak Pagar Warga,pihak KAI Tidak Mau bertanggung jawab Warga kecewa.
SMA NEGERI 1 TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR BORONG PRESTASI DI LOMBA KREASI BARIS-BERBARIS
Terbongkar Bobroknya Sekolah PGRI plus dan SMK Pelita Nusantara (PENUS) parkiran warga di minta 70 persen
DANA HIBAH REVITALISASI Rp1,73 MILIAR DI SDN 02 SUKALUYU DIDUGA DISELEWENGKAN, LSM SOROT PERAN BPKP
Lihat Selengkapnya
Iklan
Nasional
Ke Halaman Nasional
Iklan
Sorotan
Ke Halaman Sorotan
Iklan
Berita Terpopuler
Kuasa hukum Irawati meminta di berhentikan pemberitaan dugaan perselingkuhan Kabag Hukum Bogor kota ALMA WIRANTA DAN IRAWATI
Pemkab Bogor Di Duga Meremehkan profesi WARTAWAN' Beri HONORARIUM 25 Ribu BOGOR,— Neodetik.com — Ketidakpuasan kalangan insan pers di Kabupaten Bogor memuncak. Pemberian honorarium kepada sejumlah wartawan yang meliput Upacara Hari Pramuka ke-65 di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, justru menuai sorotan tajam. Besaran nominal yang diberikan dinilai tidak sekadar kurang layak, melainkan meremehkan profesi jurnalistik dan memunculkan pertanyaan serius atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap kebebasan pers.26/8/26. BUKAN SOAL UANG, TAPI SOAL PENGHORMATAN TERHADAP PROFESI Sorotan itu mencuat setelah beredar informasi mengenai nominal honorarium yang diterima wartawan usai melakukan peliputan kegiatan pemerintah daerah. Sejumlah wartawan menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata soal materi, melainkan menyangkut penghormatan terhadap profesi pers yang dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Yang menjadi persoalan bukan hanya soal nominal. Ini menyangkut bagaimana sebuah institusi menghargai profesi wartawan yang bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya." — ungkap salah satu insan pers yang meminta identitasnya dirahasiakan. Wartawan menjalankan tugas dengan tanggung jawab besar: menjaga akurasi, keberimbangan, dan mengutamakan kepentingan publik. Kerja jurnalistik bukan sekadar hadir di acara — melainkan proses verifikasi, penulisan, hingga penyampaian informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Jika apresiasi yang diberikan tidak proporsional, maka itu bukan penghargaan — itu permelehan profesi. KEMITRAAN YANG HARUS SALING MENGHORMATI Pegiat media menegaskan, pemerintah daerah semestinya membangun kemitraan yang sehat dan saling menghormati dengan insan pers. Media memiliki fungsi strategis: sarana informasi, edukasi, kontrol sosial, hingga pengawasan jalannya pemerintahan. Tanpa peran media, program pemerintah tidak akan tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Penghormatan terhadap kebebasan pers tidak cukup hanya diwujudkan melalui pidato seremonial. Itu harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan nyata. DUGAAN OKNUM IKUT CAMPUR — HARUS DIUSUT TERBUKA Kini polemik kian melebar. Muncul dugaan adanya keterlibatan oknum tertentu dalam proses pembagian honorarium kepada wartawan. Dugaan ini kini menjadi perhatian serius kalangan insan pers dan memicu desakan agar persoalan tersebut diusut secara terbuka dan transparan. Siapa yang menentukan nominal? Berapa total anggaran yang disiapkan? Dan atas dasar apa mekanisme pembagiannya? Semua itu harus dijawab secara terbuka. DESAKAN KLARIFIKASI RESMI KEPADA PEMKAB BOGOR Sejumlah wartawan yang meliput kegiatan tersebut secara resmi meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan klarifikasi terbuka terkait: 1. Mekanisme pemberian honorarium kepada wartawan peliput kegiatan pemerintah daerah;2. Dasar kebijakan dan perhitungan nominal yang diberikan;3. Proses penyaluran — siapa yang menyalurkan, dan apakah ada pihak di luar panitia yang terlibat;4. Total anggaran yang disiapkan untuk keperluan tersebut. Klarifikasi ini dinilai sangat penting guna menghindari spekulasi yang dapat merusak hubungan saling percaya antara pemerintah daerah dan insan pers. Insan pers Kabupaten Bogor berharap persoalan ini diselesaikan secara profesional dan transparan — bukan dengan alasan klise, melainkan dengan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Profesi wartawan bukan pelengkap upacara. Kebebasan pers bukan hadiah yang bisa diatur nominal apresiasinya. Jika pemerintah ingin dihormati, mulailah dengan menghormati profesi yang menjaga keterbukaan informasi publik. HINGGA SAAT INI BELUM ADA KETERANGAN RESMI Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia upacara Hari Pramuka ke-65 belum memberikan keterangan resmi menanggapi sorotan ini. Masyarakat dan kalangan pers menanti respons tegas dan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Bogor.Red- tim
Kasie Intel Kejati Jabar,SIGIT PRABAWA Di cecar Terkait Sekandal ALMA DAN IRAWATI.
Biadab Kabag Hukum Pemkot Bogor,(ALMA WIRANTA) Di Duga Setubuhi istri Orang Di Mekah
Saluran Air di Samping Polresta Bogor Kota Dikeluhkan Bau dan Kerap Banjir, Humas Bungkam? Ketua DPD IM
Lihat Selengkapnya
Iklan
Iklan
Internasional
Ke Halaman Internasional
Iklan
Berita Utama
Ke Halaman Berita Utama
Berita Terpopuler
Kuasa hukum Irawati meminta di berhentikan pemberitaan dugaan perselingkuhan Kabag Hukum Bogor kota ALMA WIRANTA DAN IRAWATI
Pemkab Bogor Di Duga Meremehkan profesi WARTAWAN' Beri HONORARIUM 25 Ribu BOGOR,— Neodetik.com — Ketidakpuasan kalangan insan pers di Kabupaten Bogor memuncak. Pemberian honorarium kepada sejumlah wartawan yang meliput Upacara Hari Pramuka ke-65 di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, justru menuai sorotan tajam. Besaran nominal yang diberikan dinilai tidak sekadar kurang layak, melainkan meremehkan profesi jurnalistik dan memunculkan pertanyaan serius atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap kebebasan pers.26/8/26. BUKAN SOAL UANG, TAPI SOAL PENGHORMATAN TERHADAP PROFESI Sorotan itu mencuat setelah beredar informasi mengenai nominal honorarium yang diterima wartawan usai melakukan peliputan kegiatan pemerintah daerah. Sejumlah wartawan menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata soal materi, melainkan menyangkut penghormatan terhadap profesi pers yang dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Yang menjadi persoalan bukan hanya soal nominal. Ini menyangkut bagaimana sebuah institusi menghargai profesi wartawan yang bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya." — ungkap salah satu insan pers yang meminta identitasnya dirahasiakan. Wartawan menjalankan tugas dengan tanggung jawab besar: menjaga akurasi, keberimbangan, dan mengutamakan kepentingan publik. Kerja jurnalistik bukan sekadar hadir di acara — melainkan proses verifikasi, penulisan, hingga penyampaian informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Jika apresiasi yang diberikan tidak proporsional, maka itu bukan penghargaan — itu permelehan profesi. KEMITRAAN YANG HARUS SALING MENGHORMATI Pegiat media menegaskan, pemerintah daerah semestinya membangun kemitraan yang sehat dan saling menghormati dengan insan pers. Media memiliki fungsi strategis: sarana informasi, edukasi, kontrol sosial, hingga pengawasan jalannya pemerintahan. Tanpa peran media, program pemerintah tidak akan tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Penghormatan terhadap kebebasan pers tidak cukup hanya diwujudkan melalui pidato seremonial. Itu harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan nyata. DUGAAN OKNUM IKUT CAMPUR — HARUS DIUSUT TERBUKA Kini polemik kian melebar. Muncul dugaan adanya keterlibatan oknum tertentu dalam proses pembagian honorarium kepada wartawan. Dugaan ini kini menjadi perhatian serius kalangan insan pers dan memicu desakan agar persoalan tersebut diusut secara terbuka dan transparan. Siapa yang menentukan nominal? Berapa total anggaran yang disiapkan? Dan atas dasar apa mekanisme pembagiannya? Semua itu harus dijawab secara terbuka. DESAKAN KLARIFIKASI RESMI KEPADA PEMKAB BOGOR Sejumlah wartawan yang meliput kegiatan tersebut secara resmi meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan klarifikasi terbuka terkait: 1. Mekanisme pemberian honorarium kepada wartawan peliput kegiatan pemerintah daerah;2. Dasar kebijakan dan perhitungan nominal yang diberikan;3. Proses penyaluran — siapa yang menyalurkan, dan apakah ada pihak di luar panitia yang terlibat;4. Total anggaran yang disiapkan untuk keperluan tersebut. Klarifikasi ini dinilai sangat penting guna menghindari spekulasi yang dapat merusak hubungan saling percaya antara pemerintah daerah dan insan pers. Insan pers Kabupaten Bogor berharap persoalan ini diselesaikan secara profesional dan transparan — bukan dengan alasan klise, melainkan dengan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Profesi wartawan bukan pelengkap upacara. Kebebasan pers bukan hadiah yang bisa diatur nominal apresiasinya. Jika pemerintah ingin dihormati, mulailah dengan menghormati profesi yang menjaga keterbukaan informasi publik. HINGGA SAAT INI BELUM ADA KETERANGAN RESMI Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia upacara Hari Pramuka ke-65 belum memberikan keterangan resmi menanggapi sorotan ini. Masyarakat dan kalangan pers menanti respons tegas dan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Bogor.Red- tim
Kasie Intel Kejati Jabar,SIGIT PRABAWA Di cecar Terkait Sekandal ALMA DAN IRAWATI.
Biadab Kabag Hukum Pemkot Bogor,(ALMA WIRANTA) Di Duga Setubuhi istri Orang Di Mekah
Saluran Air di Samping Polresta Bogor Kota Dikeluhkan Bau dan Kerap Banjir, Humas Bungkam? Ketua DPD IM
Lihat Selengkapnya